Khozin menjelaskan, PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar dalam menentukan sikap politik di parlemen. Ia menegaskan partainya ingin mengedepankan supremasi konstitusi.
"Dasar PKB adalah putusan hukum, tanpa pretensi atau kecenderungan politik apa pun. Yang menjadi perhatian PKB hanyalah supremasi konstitusi. Peraturan dengan jelas menyatakan bahwa kewenangan mengusulkan calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyarankan agar Prabowo memilih calon wakil presiden yang memiliki kapasitas untuk memperkuat perekonomian Indonesia.
Mardani menilai kemampuan ekonomi menjadi salah satu faktor penting bagi sosok yang akan mendampingi Prabowo. Terlebih, Indonesia menghadapi berbagai tantangan global yang turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
"Kami berharap wakil presiden terpilih dapat bekerja sama erat dengan Presiden dalam memimpin negara," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Ia berharap pengganti Gibran mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
"Presiden Prabowo harus memilih wakil presiden yang memiliki kemampuan untuk menjaga dan memperkuat perekonomian Indonesia. Saya yakin ini sangat penting, mengingat dinamika global yang mengikis perekonomian domestik," ujarnya.
(Awaludin)