MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyatakan tidak akan mengusulkan kader masing-masing, untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Mereka memilih menyerahkan proses pengusulan calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut disampaikan sejumlah pimpinan dan perwakilan partai koalisi. Mereka menilai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi, yakni Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR memilih salah satunya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi tersebut.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk posisi wakil presiden," kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut sikap partainya telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY.
Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng. Ia mengatakan Golkar menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo karena kewenangan tersebut berada di tangan Presiden.
Menurut Mekeng, calon yang diusulkan tidak harus berasal dari partai politik koalisi. Presiden dapat mempertimbangkan tokoh dari partai politik maupun kalangan profesional.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Prabowo. Ia memastikan PAN tidak mengusulkan kader internal.
"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju," kata Zulkifli Hasan.
Zulhas menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan para ketua umum partai politik koalisi dengan Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.
Ia mengatakan, Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada masing-masing partai untuk membahas nama-nama yang dinilai layak diusulkan. Setelah itu, para pimpinan partai akan kembali bertemu untuk membahas usulan tersebut.
Zulhas juga membuka peluang calon pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra.
Partai NasDem turut menyatakan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya percaya Prabowo akan memilih sosok yang paling tepat untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.
"NasDem tidak mencalonkan siapa pun, karena menurut ketentuan UUD 1945, calon diusulkan oleh Presiden," kata Hermawi.
Hermawi menegaskan, NasDem menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon wakil presiden. Menurutnya, Prabowo merupakan pihak yang paling memahami sosok dan kriteria yang dibutuhkan untuk mendampinginya.
"NasDem sepenuhnya percaya bahwa pilihan Presiden adalah pilihan terbaik untuk bangsa ini. Dialah yang paling tahu siapa yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendampinginya dan siapa yang cocok dengannya," ujarnya.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran.
Ketua Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan partainya tidak pernah membahas ataupun mengusulkan nama untuk mengisi posisi wakil presiden. Menurutnya, PKB selama ini lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan kontroversi ijazah Gibran.
"Kami telah bekerja keras pada isu ini sejak awal, dimulai dengan hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, dan kemudian pengunduran diri Gibran. Kami bahkan tidak pernah memikirkan calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran. Kami bahkan tidak memikirkannya, apalagi mengusulkannya," kata Khozin, Sabtu (14/11/2026).
Khozin menjelaskan, PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar dalam menentukan sikap politik di parlemen. Ia menegaskan partainya ingin mengedepankan supremasi konstitusi.
"Dasar PKB adalah putusan hukum, tanpa pretensi atau kecenderungan politik apa pun. Yang menjadi perhatian PKB hanyalah supremasi konstitusi. Peraturan dengan jelas menyatakan bahwa kewenangan mengusulkan calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyarankan agar Prabowo memilih calon wakil presiden yang memiliki kapasitas untuk memperkuat perekonomian Indonesia.
Mardani menilai kemampuan ekonomi menjadi salah satu faktor penting bagi sosok yang akan mendampingi Prabowo. Terlebih, Indonesia menghadapi berbagai tantangan global yang turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
"Kami berharap wakil presiden terpilih dapat bekerja sama erat dengan Presiden dalam memimpin negara," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Ia berharap pengganti Gibran mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
"Presiden Prabowo harus memilih wakil presiden yang memiliki kemampuan untuk menjaga dan memperkuat perekonomian Indonesia. Saya yakin ini sangat penting, mengingat dinamika global yang mengikis perekonomian domestik," ujarnya.
(Awaludin)