"Namun, saya ingin menegaskan bahwa PROJO tidak ingin mendahului Presiden, apalagi ikut terjebak dalam kompetisi memperebutkan nama atau jatah politik," ujar Freddy.
Ia memahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional. Freddy berkata, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Jadi, bagi PROJO, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat mengajukan nama, tetapi bagaimana seluruh proses berjalan sesuai konstitusi dan menghasilkan kepemimpinan yang dapat bekerja untuk kepentingan rakyat," pungkas Freddy.
(Rahman Asmardika)