JAKARTA - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap terduga pelanggar Irjen Eko Hadi Santoso sedang berlangsung. Eko hadir dikawal oleh provos di dalam ruang sidang.
Sebelum sidang dimulai, Eko Hadi sempat memberikan hormat kepada Ketua Komisi, Komjen Hendro Pandowo yang memimpin jalannya sidang etik.
Eko juga terlihat mengenakan seragam Polisi dalam menghadapi persidangan tersebut. Ia akan mendengarkan putusan yang nantinya dibacakan komisi.
"Untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan sidang ini akan membuktikan terkait dugaan ilegal akses yang memanfaatkan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ucap dia.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” tambah dia
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
(Awaludin)