JAKARTA – Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh peserta rapat agar RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?" kata Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat secara serentak yang disambut tepuk tangan.