JAKARTA - Komisi VIII DPR RI bakal memanggil Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pelibatan petugas haji non-Muslim.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, pemanggilan tersebut diperlukan untuk memperjelas kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," kata Syahrul, Kamis (19/11/2026).
Namun, ia meminta pemerintah memperjelas ruang lingkup penugasan petugas non-Muslim, terutama jika mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk memberikan pelayanan langsung di Tanah Suci.
"Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," jelas Syahrul.