Bareskrim Akan Gelar Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden di Kejagung Besok

Puteranegara Batubara, Jurnalis
Kamis 19 November 2026 11:40 WIB
Dittipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro.
Share :

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berencana menggelar ekspose perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini disampaikan Bareskrim usai melakukan gelar perkara dugaan makar tersebut pada hari ini, Kamis (19/11/2026).

“Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro.

Dalam perkara saat ini, Bareskrim Polri menghadirkan beberapa pihak dalam gelar perkara tersebut. Selain internal kepolisian, pihak eksternal juga dilibatkan untuk membahas sejumlah langkah yang sudah dan akan dilakukan.

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo.

Ia memastikan, Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucapnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

 

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana selama 6 tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana selama 8 tahun.
 

(Rahman Asmardika)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya