JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri berupah tinggi yang berisiko menjerumuskan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran di negara asing.
Hendarsam memperingatkan, warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden berisiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa," tegas Hendarsam dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Kondisi tersebut dapat membawa konsekuensi besar dan memengaruhi seluruh aspek kehidupannya.
Karena itu, Hendarsam mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Dia juga menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," tutur Hendarsam.