JAKARTA — Polri menunda kegiatan ekspose kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ekspose tersebut kini direncanakan digelar pekan depan.
"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi IMG, Jumat (20/11/2026).
Ekspose dengan Kejagung direncanakan usai Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada kemarin, Kamis (19/11/2026).
Dalam gelar perkara itu, kata Susatyo, ada tiga fokus yang didalami penyidik, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan mulai dari persiapan, serta permulaan perbuatan dugaan makar tersebut.
"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," ujar Susatyo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana delapan tahun.
(Rahman Asmardika)