JAKARTA – Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Kami telah melaksanakan penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang yang kami menemukan berbagai aktivitas," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Susatyo, dalam penggeledahan di sebuah rumah yang dijadikan posko di Bogor, penyidik menemukan indikasi adanya perbuatan permulaan dalam perkara dugaan makar.
"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," ucap Susatyo.
Sebelumnya, Bareskrim menyampaikan terdapat tiga fokus dalam konstruksi perkara dugaan makar tersebut. Pertama, perbuatan persiapan. Kedua, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan. Ketiga, permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga sebagai makar.
Susatyo juga menyebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk setelah menggeledah rumah di Bogor yang diduga dijadikan posko oleh Kombes IM.
"Intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu cyber dan lain-lain," ujar Susatyo.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menggeledah rumah di kawasan Cipete serta sejumlah lokasi lain yang diduga digunakan sebagai posko terkait aktivitas dugaan makar.
Rumah di Cipete tersebut diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah diberhentikan sebagai anggota Polri.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memberhentikan Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
(Arief Setyadi )