Opsi Impeachment, Cambuk bagi Pemerintah
JAKARTA - Politisi Partai Hanura Akbar Faizal mengingatkan agar pemerintahan di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono bekerja optimal. Bila tidak, DPR yang memiliki hak pengawasan bisa saja menggulirkan hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan (impeachment).
"Kami meminta pemerintah lebih terukur, konsisten menjalankan pemerintahan. Dengan diterimanya putusan MK, maka impeachment menjadi keniscayaan. Jangan sampai DPR dipaksa menggunakan haknya dengan muncul kasus baru di depan," kata Akbar di Gedung DPR, Kamis (13/1/2011).
Akbar juga meminta memprioritaskan penyelesaian kasus Bank Century yang sudah bergulir sejak akhir 2009. Pasalnya, penanganan perkara Century di tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri dinilai jalan di tempat. "Bisa saja digulirkan hak menyatakan pendapat bila kerja penegak hukum melenceng," tegasnya.
Sementara itu, mantan anggota inisiator hak angket Century Lily Wahid mengatakan putusan MK atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD menjadi jalan baru bagi DPR mengawasi pemerintah. "Kemenangan gugatan ini menumbuhkan semangat pengawasan terhadap pemerintah," katanya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
