"Pemerintah Mungkin Bukan Bohong, Tapi Utang"
DEPOK - Janji adalah utang. Berarti, pemerintah wajib membayar utang kepada rakyat atas ribuan janji yang selama ini telah diumbar kepada rakyat.
Karena hingga saat ini janji itu belum dipenuhi, maka pemerintah divonis berbohong. Slogan itu diberikan oleh para tokoh agama dengan 18 klasifikasi kebohongan, sembilan kebohongan lama dan sembilan lainnya kebohongan baru.
Mengapa pemerintah harus selalu diingatkan? Apakah tak ingin berkaca kepada tokoh kartun Pinokio yang berhidung panjang apabila berbohong?
Bisa saja tak disebut kebohongan, tetapi utang yang wajib dibayar kepada rakyat. Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, sudah saatnya tokoh agama untuk mengingatkan pemerintah bahkan wajib untuk mengingatkan dan menagih utang pemerintah untuk segera dibayar.
“Mungkin bukan kebohongan, itu utang, belum dibayar saja. Utang harus dipenuhi, karena pada dasarnya isu pemakzulan saya kurang setuju. Sudahlah berikan dia (SBY) untuk lunaskan utang-utangnya, kita ingatkan Presiden wajib hukumnya, kita yang pilih jadi harus tanggung jawab, biar bagaimanapun tetap pemimpin kita,” jelasnya saat berbincang dengan okezone, belum lama ini.
Devie menilai, tersinggungnya pemerintah dikatakan berbohong memang sudah menjadi kultur. Devie pun meminta pemerintah untuk tidak mengumbar janji dan jangan terus membuat labirin kebohongan yang lebih luas.
“18 kebohongan bahkan terlalu sedikit, sangat banyak utang-utang pemerintah, coba fokus misalnya soal jalan. Harus ada target, misalnya setahun ini Sabang sampai Merauke tak ada jalan jelek. Nantinya, sejarah mencatat cuma SBY pemimpin yang bisa memperbaiki jalan, tak perlu dulu dipandang hebat di luar, konsolidasi ke dalam negeri dulu,” kata penulis buku ‘69 Panduan Humanis Menghadapi Wartawan’ itu.
Apa yang dilakukan para tokoh agama harus mampu menjadi cambuk bagi pemerintah untuk segera membayar utang ataupun kebohongan yang dilakukan. Jangan sampai apa yang diumumkan para tokoh agama, menjadi isapan jempol belaka dan tak didengar ataupun diperbaiki.
(Lusi Catur Mahgriefie)
