JAKARTA - Menteri Perhubungan Freddy Numbery menuding aksi mogok kerja yang digelar ribuan karyawan ekspedisi di kargo domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tidak murni. Namun ditunggangi pihak-pihak tertentu yang dirugikan dengan kebijakan baru.
"Dulu lewat titik ini bayar, sekarang diperpendek kok jadi masalah. Kamu ambil kesimpulan sajalah, berarti dulu ada permainan. Kalau ada permainan lalu dihilangkan kok pada marah. Yang bener dong. Bangsa ini harus belajar untuk kerja yang benar, jadi saya katakan ada evaluasi yang baik," katanya di Gedung Mensesneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2011).
Dia menambahkan, publik harus tahu dengan sistem yang sekarang biaya yang dikeluarkan lebih murah.
“Proses ini Anda hanya bayar Rp650 per kilogram. Dulu berapa? Coba hitung, kan lebih dari Rp650. Karena di sini bayar, di sini bayar, dan di sini bayar. Jadi seribu lebih. Mana yang lebih murah. Rupanya ada yang rizkinya hilang. Itu jadi ribut," tegasnya.
Artinya akan ada yang diberi sanksi pak? "Jadi harus tahu, kalau sampai ada ribut-ribut di situ, wah sekarang rizki saya jadi hilang, lalu bagaimana kalau demo supaya yang hilang bisa kembali. Itu kan repot. Jadi harus yang benar ya," jawabnya.
Ribuan karyawan ekspedisi menggelar aksi mogok kerja di kargo domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aksi tersebut digelar di lapangan lantaran pada 4 Juli kemarin mulai diterapkan pengoperasian mesin X-Ray oleh operator. Dalam hal ini pengelola gudang dihentikan dan diambil alih oleh tiga RA yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan ini dinilai sangat merugikan para pengusaha kargo, karena pengiriman barang jadi terlambat dan terjadi penumpukan barang. Proses pengiriman barang yang tadinya hanya menempuh waktu sekira satu jam, tetapi dengan sistem baru ini bisa sampai empat jam.
Biaya pengiriman barang juga jadi membengkak, jika sebelumnya biaya pengiriman barang sekira Rp600 per kilogramnya. Kini membengkak jadi Rp850 per kilogram, ditambah PPN menjadi Rp935 per kilogram.
(Muhammad Saifullah )