Sindonews.com - Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia selam ini mewarnai hubungan kedua negara yang bertetanggaan itu.
Banyak aspek yang menjadikan konflik tapal batas dua negara yang masih serumpun ini gampang-gampang susah dalam menyelesaikannya. Namun yang pasti, tidak jelasnya dalam penentuan batas negara mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia kerap diwarnai panas-dingin.
Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal mengibaratkan persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bagai hewan landak. "Seperti dua landak di tengah malam dingin, terlalu jauh kedinginan, kesepian. Kalau terlalu dekat, dia tusuk-menusuk," ujar Hasjim dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gedung DPD Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Selain itu, persoalan perbatasan juga bergantung pada sikap negara tetangga. "Pagar yang baik akan membuat tetangganya jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak jelas, akan jadi tetangga yang tidak baik dan bisa sebaliknya akan saling cakar-cakaran," tuturnya.
Oleh karena itu, penetapan perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan sejelas mungkin. "Makanya, perlu pengelolaan dan penetapan perbatasan yang sejelas mungkin. Perlu perundingan yang jelas," katanya.
Hasjim menambahkan, kemampuan menjaga diri juga diperlukan dalam menangani persoalan pencaplokan perbatasan antarkedua negara. "Kita kalau ingin damai harus siap, kalau dipukulin, siap kalau dilecehkan. Artinya, pembinaan kemampuan untuk menjaga diri tidak kemampuan agresifitas," tuturnya.
Selain itu, dalam pengelolaan wilayah perbatasan harus sangat hati-hati karena persoalan ini tidak semudah yang dibayangkan. Hal itu dikarenakan persoalan ini berada dalam ranah hukum internasional, tapi batas bisa tumbuh dan hilang secara alamiah.
Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD Paulus Yohanes Sumino meminta pemerintah serius menyejahterakan rakyat di wilayah perbatasan. Hal ini penting agar warga perbatasan tidak memilih pindah ke negara tetangga.
Menurut Paulus, seharusnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan kerja sama dengan Menteri BUMN guna membangun perusahaan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Tak hanya kelautan, kata Paulus, sektor perkebunan juga perlu dibuka seluas-luasnya. "BNPB bikin industri di perbatasan. Jadi jangan pertambangan saja, laut juga penting," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris BNPP, Sutrisno menegaskan bahwa pihaknya telah membuat grand design untuk menyejaterakan warga perbatasan. "Ada tiga produk, satu grand design 2011-2025, menengah 2011-2014, setiap tahun rencana aksi. Semuanya terintegrasi, terencana dan terukur. Tiga produk ini disusun bersama antara BNPP, 16 gubernur, dan instansi terkait," paparnya.
Paulus menilai grand design BNPP belum memadai, jika masih anggaran terpecah ke berbagai departemen. Hasilnya pun diyakini tidak akan maksimal. "Terjadi pemborosan, terjadi korupsi. Harus ada manajemen tunggal, dalam hal ini BNPP. Jangan terbalik, artinya departemen harus meminta ke BNPP," kata Paulus.
Pemerintah mengakui persoalan perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia belum selesai. Termasuk Camar Wulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang belakangan ramai diberitakan media massa.
Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, penyelesaian Camar Wulan akan dilakukan melalui perundingan bilateral. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mendapatkan laporan mengenai perkembangan yang terjadi saat ini.
“Kita memaklumi bahwa sektor tersebut belum ada finalisasi perundingan bilateralnya. Masalah kelautan, dan implikasinya terhadap perbatasan darat. Sementara proses ini berjalan, tentunya mekanisme verifikasi sedang berjalan,” kata Faizasyah.
Dia menambahkan, saat ini perundingan mengenai batas wilayah negara sedang berlangsung di Malaysia. Di tengah perundingan itu, seharusnya yang berlaku adalah status quo atau masing-masing negara tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah yang sedang dibicarakan.
Namun, fakta di lapangan, seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Tb Hasanudin, Malaysia telah membangun dua mercusuar di wilayah Camar Wulan dan juga Tanjung Datu. Selain itu, negeri jiran tersebut menjadikan kawasan itu sebagai
destinasi wisata internasional, sekaligus proyek budidaya kura-kura.
(Dadan Muhammad Ramdan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.