KETEGANGAN hubungan Libya dan Barat makin menjadi, terutama setelah munculnya insiden pengeboman pesawat Pan Am yang melibatkan warga Libya. Isu senjata pemusnah massal pun muncul di Libya.
Usai terjadinya insiden pengeboman pesawat Pan Am 103 pada 1988 silam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi ke Libya. Sanksi itu berlaku pada 1992 dan Libya diminta untuk mengakui keterlibatannya dalam insiden pengeboman itu. Demikian diambil dari website Kementerian Luar Negeri AS, Sabtu (25/8/2012)
Khadafi menolak untuk bekerja sama dalam isu pengeboman itu dan sanksi pun terus berlanjut. Keengganan Khadafi untuk mengakui keterlibatan warga Libya dalam pengeboman itu menjadi alasan bagi PBB untuk tidak menangguhkan sanksi ekonomi terhadap Libya.
Pada 1999, Khadafi pun melunak dan menyerahkan dua orang tersangka pengeboman Pan Am. Salah satu tersangka adalah Abdel Basset Ali Mohamed al-Megrahi. Megrahi pun dibebaskan dari tahanannya di Skotlandia pada Agustus 2009.
Dan hal yang cukup mengejutkan terjadi pada 19 Desember 2003. Libya mengumumkan bahwa negaranya siap menghancurkan senjata pemusnah massal dan teknologi pengendali misilnya. Khadafi pun menghubungi Presiden AS George Bush, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Libya juga bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris serta Badan Atom Internasional (IAEA) dalam isu senjata pemusnah massal di Libya.
Pada 2004, Khadafi memutuskan untuk memasukkan negaranya ke dalam perjanjian anti-senjata Kimia. Pengumuman yang mengejutkan itu terjadi setelah AS menginvasi Irak.
Menteri Luar Negeri AS saat itu, Condoleezza Rice melakukan kunjungan ke Libya. Libya akhirnya menandatangani Protokol Tambahan IAEA dan bergabung dalam Perjanjian Senjata Kimia. Bersama dengan itu, hubungan diplomatik AS dan Libya kembali terjalin.
(Aulia Akbar)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.