Rusuh di Sampang, DPR Kritik Kemenag

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edi mendorong pemerintah untuk segera melakukan penanganan terhadap daerah-daerah yang dinilai rawan konflik di Indonesia. Hal ini diungkapkan Tjatur berkaitan dengan munculnya kerusuhan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu 26 Agustus kemarin.

"Pemerintah harus berinisiatif memantau daerah rawan konflik horizontal maupun vertikal, aktif bersama pemda menggerakkan forum dialog dan kerja sama untuk meningkatkan budaya toleransi di daerah tersebut," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/08/2012).

Selain itu, dia juga mendesak agar pihak kepolisian mampu memaksimalkan peran dan kinerja intelijen untuk meminimalisir hal serupa agar tidak kembali terjadi. "Polisi harus meningkatkan peran intelijen untuk melaksanakan preventif dan preemtive guna antisipasi dini dan mencegah kekerasan terjadi," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Abdul Hakim menilai bahwa terjadinya kerusuhan tersebut merupakan suatu wujud ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik antarumat beragama di Indonesia. Pasalnya, peristiwa tersebu pernah terjadi sebelumnya.

"Pemerintah telah gagal melindungi rakyatnya dalam kerusuhan tersebut. Kami menyesalkan tidak ada penaganganan yang komprehensif terhadap masalah tersebut. Pemerintah segera membentuk tim pencari fakta, secara independen," terangnya.

Selain itu, sebagai mitra kerja, Hakim juga mengkritik kinerja dari Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenag belum mampu memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk bebas dalam memilih keyakinannya masing-masing.

"Fungsi Kementerian Agama, terkait pembinaan peningkatan kepahaman dan pengamalan ajaran agama dan toleransi serta kerukunanan antar pemeluk umat beragama, dalam konteks tersebut peran kementerian masih harus ditingkatkan. Dalam kasus Sampang, perannya masih harus ditingkatkan," tutupnya.

(Rizka Diputra)