Kunci Jawaban UN Beredar, DPRD Salahkan Bupati Karanganyar

KARANGANYAR - Anggota DPRD Karanganyar, Jawa Tengah, Romdloni, menilai kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK yang berhasil dibongkar polisi, tidak mungkin terjadi bila pemerintah daerah tidak sepele terhadap dunia pendidikan.

Tudingan itu dilontarkan karena hingga saat ini, Bupati Karanganyar, Juliatmono, terkesan membiarkan kosongnya posisi kepala dinas pendidikan setempat. Praktis, struktural di bawahnya jelas tidak berani mengambil keputusan strategis dalam dunia pendidikan, termasuk pengontrolan kebijakan terkait UN.

"Harusnya sebagai kepala daerah jangan asal mutasi orang, apalagi sampai membiarkan posisi kepala dinas dikosongkan. Sekarang siapa yang harus bertanggung jawab?” ujarnya kepada Okezone di Karanganyar, Selasa (22/4/2014). 

Menurut Politikus asal PPP itu, beredar bebasnya kunci jawaban UN sangat mencoreng dunia pendidikan di Karanganyar, sehingga sebagai wakil rakyat pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pemkab) Karanganyar.

"Tetap kami akan meminta pertanggungjawaban Pemkab sebelum masa bakti berakhir. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan," paparnya.

Menyoal adanya jual beli kunci jawaban UN tersebut, menurutnya, DPRD Karanganyar masih menunggu jawaban dari Kementerian Pendidikan, menyangkut tingkat akurasi kebenaran kunci jawaban tersebut.

Bila kebenaran kunci jawaban tersebut 99,99 persen, maka tidak ada cara lain UN di Karanganyar harus diulang kembali. "Kalau sampai 99,99 persen kunci jawabab itu benar, maka tidak ada upaya lain, UN di Karanganyar harus diulang," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliatmono belum bisa dikonfirmasi terkait kekosongan posisi Kepala Dinas Pendidikan. Melalui salah satu staf Juliantmoni, diketahui bahwa orang nomor satu di Karanganyar tersebut tengah rapat internal Partai Golkar menyangkut rekapitulasi Pileg 2014.

(Risna Nur Rahayu)