Share

Koalisi Tanpa Syarat Ibarat Beli Kucing dalam Karung

Nurul Arifin, Okezone · Rabu 21 Mei 2014 16:03 WIB
https: img.okezone.com content 2014 05 21 568 988100 iMYYBw68Oo.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

SURABAYA - Dua pasangan capres dan cawapres yang telah muncul harus transparan untuk mempublikasikan calon menteri dalam kabinet mendatang jika terpilih. Dengan demikian rakyat bisa menakar bagaimana wajah pemerintahan ke depan sehingga akan cerdas dalam memilih.

 

Pengamat Politik, Maulana Surya Kusuma, mengatakan, ungkapan para politisi yang menyebut koalisi tanpa syarat ibarat beli kucing dalam karung. Pasalnya, dengan koalisi ini pasti akan terjadi bagi-bagi kekuasaan. Sebab, partai politik adalah orientasinya pada kekuasaan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

 

"Ide koalisi tanpa syarat dan tanpa bagi-bagi kursi itu tidak mungkin terjadi. Partai politik itu berorientasi kekuasaan. Ketika koalisi terbangun, lalu partai menyerahkan kepada presiden terpilih untuk memilih menteri siapa saja, ini kan seperti memilih kucing dalam karung," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (Unej) dalam sebuah diskusi di Surabaya, Rabu (21/5/2015).

 

Partai politik seharusnya secara transparan menyodorkan ke publik siapa nama-nama orang yang ditawarkan kepada calon presiden untuk menjadi menteri. Tanpa transparansi, rakyat tidak mendapat pendidikan politik yang baik.

 

"Seharusnya ada negosiasi, partai menyodorkan visi mereka apa dan orang yang bisa menjalankan visi itu di kabinet. Jadi sistem sudah terbangun sejak awal, sejak seseorang dicalonkan jadi presiden," jelasnya.

 

Maulana mengusulkan kepada Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto untuk mulai sejak saat ini memaparkan daftar nama-nama kandidat menteri dalam kabinet ke media massa. Dengan demikian, dua kandidat presiden itu sudah tak hanya bicara konsep, namun juga bagaimana konsep itu direalisasikan. "Artinya tidak hanya gembar-gembor koalisi tanpa syarat di permukaan," tandasnya.

 

Sementara itu, Dosen politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Juwita Hayyuning Prastiwi mengatakan, Indonesia tak memiliki tradisi oposisi kuat. Maka, seorang pemimpin sejak awal seharusnya punya komitmen untuk menggandeng semua partai. Namun koalisi ini tak boleh terlalu gemuk maupun terlalu kurus, karena justru berdampak buruk. Pemerintahan di Indonesia dengan koalisi multiparpol, disebut pemerintahan gotong royong.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini