Peraturan Seragam Kebaya Encim Hanya Jadi Alat Politik

Rachmad Faisal Harahap, Okezone · Rabu 06 Agustus 2014 15:14 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 06 560 1020716 pRyAGlwDKT.jpg Ilustrasi: Pakaian adat Betawi. (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA - Peraturan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tentang seragam kebaya encim bertolak belakang dengan kebijakan sekolah gratis. Pasalnya, meski orangtua tidak mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak mereka, kebutuhan penunjang lain seperti seragam justru memberatkan kocek para orangtua siswa.

Pengamat Pendidikan, Arie S. Widodo, menilai, kebijakan tersebut kurang tepat. Menurutnya, jika biaya sekolah dibebaskan namun perangkat penunjang justru mahal, maka kebijakan tersebut akan sia-sia. Apalagi bagi orangtua siswa yang tidak mampu.

(Baca: Seragam Kebaya Encim & Koko Tuai Pro Kontra)

Berbagai peraturan ini, ujar Arie, menunjukkan masih lekatnya politisasi dalam pendidikan Indonesia. Begitu ganti pemimpin, maka kebijakan pendidikan pun berganti.

"Zamannya Pak Harto, kurikulum tidak sering ganti. Kalau sekarang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ganti, kurikulum dan kebijakan pendidikan ganti lagi. Apakah ini betul yang sesungguhnya ataukah alat pamer kekuasaan. Pendidikan di Indonesia seperti dipolitisasi," ujar Arie saat berbincang dengan Okezone, Rabu (6/8/2014).

(Baca: Awal Mula Kontroversi Seragam Adat Betawi di Jakarta)

Arie melanjutkan, perubahan kebijakan seiring perubahan pemimpin, baik dari pusat maupun daerah, sebenarnya diperbolehkan Undang-Undang (UU). Tapi yang perlu dilihat adalah apakah perubahan itu hanya sekadar menambah beban seperti biaya.

"Para pemangku kebijakan ini melihat pendidikan sebagai alat politik saja. Apa tujuan mereka? Kebanyakan birokrasi yang tidak jelas," ungkapnya.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini