Soal Kursi Menteri, PPP: Jangan-Jangan Hanya Angin Surga
JAKARTA - Ketua DPW Partai Persatuan Pembanguan (PPP), Abraham Lunggana atau dikenal dengan Haji Lulung, turut angkat bicara soal rencana partainya mempercepat muktamar.
Ditegaskannya, tidak ada aturannya menggelar Muktamar 2014. Alasannya, sesuai dengan AD/ART atau kosntitusi partai, muktamar baru bisa digelar setahun pasca Pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
’’Kalau, mau muktamar sekarang itu sudah melawan kontitusi. Kita sebagai partai Islam harus tertib dan menjalankan politik amar makruf nahi mungkar,’’ kata Lulung, di Jakarta (18/8/2014).
Pelaksanaan Muktamar PPP, sambungnya, paling lambat 20 Oktober 2015. Jika ada elite dan tokoh partai ini mendesak percepatan muktamar, sudah dipastikan dia menginkan posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Padahal, menurut dia belum tentu Jokowi-JK yang menang dalam pertarungan Pilpres 2014. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) masih melakukan persidangan sengketa Pilpres.
"Kalau pun Jokowi yang jadi (presiden). Belum tentu PPP diberikan kursi menteri. Jangan-jangan hanya dikasih angin surga (harapan palsu) saja oleh mantan Wali Kota Solo itu,’’ terangnya.
Wakil Ketua DPRD DKI itu berharap, para elite dan tokoh PPP jangan mengajarkan kader menjadi pragmatis, yang selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Sebab, efeknya akan buruk di mata umat islam.
Terkait posisi PPP saat ini, Lulung menegaskan masih solid berada di Koalisi Merah Putih untuk mendukung Prabowo-Hatta. Maka konsekuensi dari putusan MK jika nanti mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta, PPP siap menjadi oposisi.
’’Prinsipnya, PPP akan menjadi partner penyeimbang menjalankan roda kepemimpinan ke depan, di dalam atau di luar (pemerintahan) itu tidak soal,’’ tandasnya.
(Rizka Diputra)
