Soal UU Pilkada di BDF, RI Aman dari Kritikan
NUSA DUA - Disahkannya Undang-undang Pilkada sempat dikhawatirkan memperburuk citra Indonesia di ajang Bali Democracy Forum (BDF). Apalagi, UU Pilkada digadang-gadang sebagai mundurnya demokrasi Indonesia. Tetapi, kekhawatiran tersebut tenyata tidak terwujud.
Dijelaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal masalah tersebut sama sekali tidak dinyatakan oleh peserta BDF. Menurut Dino tidak ada yang menanyakan soal Pilkada karena pada hari sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menjelaskan UU pilkada dalam pidatonya. Pidato tersebut ditargetkan bisa menjawab keingintahuan para delagasi di BDF terkait masalah UU Pilkada.
"Presiden sudah bilang kemunduran dan Presiden bilang kalau hak sudah dikasih, tidak bisa diambil lagi," sebut Dino di Nusa Dua, Sabtu (11/10/2014).
Dino bahkan menyebut peserta BDF mengapresiasi langkah SBY terkait akan dikeluarkannya Perppu. Hal itu membuktikan bahwa Presiden SBY akan terus memperjuangkan agar Pilkada langsung tetap bisa berlanjut.
Tidak hanya itu, Dino pun memastikan tidak ada kritik yang dilayangkan kepada Indonesia, baik soal UU Pilkada atau masalah lain.
"Kalau para peserta sama sekali tidak ada yang mengkritik, karena secara jujur forum ini bukan untuk mengkritik," pungkas dia.
(Rani Hardjanti)
