10 Rapor Merah SBY

JAKARTA - Sepekan lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengakhiri masa jabatannya. Selama 10 tahun kepemimpinanya, SBY mendapat rapor merah alias nilai buruk dalam kebijakannya khususnya dalam konteks politik luar negeri.

Hal demikian dikatakan aktivis Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri (ICFP), Khoirun Nikmah, dalam diskuri Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2014).

"Indonesia sangat aktif mengikuti berbagai forum kerjasama internasional baik dalam G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun keterlibatan tersebut masih belum mampu memenangkaan kepentingan nasional, Bahkan, kebijakan luar negeri yang dikomitmenkan SBY lebih banyak membawa kerugian bagi Indonesia baik dari sisi kerjasama ekonomi, politik dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia," kata dia.

ICFP yang terdiri dari berbagai organisasi seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa mencatat 10 rapor merah kebijakan politik luar negeri SBY, diantaranya :

1. Gagal melindungi buruh migran.
2. Pemenuhan pangan bergantung impor.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang politik.
5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri.
6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara terhadap korporasi raksasa dan multinasional.
7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan.
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan barang dan jasa.
9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak.
10. Diplomasi kerjasama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikaan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil.

(Misbahol Munir)