Rezim Jokowi Jangan Main Kasar soal Kisruh Partai Golkar
JAKARTA - Partai Gerindra turut angkat bicara soal konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar lantaran kedua partai tersebut tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan konflik internal partai beringin itu merupakan sisa-sisa konflik Pilpres 2014.
"Dinamika politik pasca Pilpres 2014 lalu nampaknya akan terus memanas seiring belum selesainya kontestasi antara dua kubu politik secara substansial. Jokowi memang telah bertemu Prabowo, Ical, dan petinggi KMP lainnya, namun sangat terasa ada pihak-pihak yang tidak senang jika KMP dan kekuatan penyeimbang di luar pemerintah tetap eksis dan menjadi kuat secara politik," kata Habiburokhman dalam keterangannya yang diterima Okezeone, Rabu (26/11/2014).
Pihaknya pun khawatir akan adanya upaya-upaya main kasar guna melemahkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. "Dugaan upaya main kasar yang terbaru adalah upaya pelemahan Partai Golkar dengan tidak memberikan izin Munas yang akan dilaksanakan di Bali sebagaimana disampaikan oleh Menkopolhukam," ucapnya.
"Kami perlu ingatkan Menkopolhukam bahwa sudah hampir dua puluh tahun kita hidup di era reformasi dimana tidak diperlukan izin penguasa bagi parpol untuk melaksanakan kegiatan politkk seperti Munas sebagaimana halnya di masa orde baru dahulu," imbuhnya.
Penghapusan perizinan untuk melakukan aktivitas politik, sambungnya, sudah lama dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
