Jelang 2015, Jokowi Diminta Tak Umbar Janji
Sementara itu, sambung Jazuli, pemerintah harus mampu menjaga hubungan konstruktif dengan parlemen. Konsultasi dan mekanisme akuntabilitas kepada parlemen harus dijaga dan diperkuat. Pemerintah, jangan mengambil kebijakan strategis tanpa pelibatan dan pengawasan parlemen.
"Jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung, jika negatif kita koreksi. Jangan fobia dan takut dengan DPR, karena sistem bernegara demikian. Aturannya berdasarkan konstitusi dan undang-undang," terangnya.
Jazuli menjelaskan, hubungan pemerintah dan parlemen perlu diperkuat karena bangsa ini memiliki banyak permasalahan, sehingga dalam penyelesaiannya harus melibatkan seluruh stakeholder bangsa ini.
"Di sinilah pentingnya membangun komunikasi yang baik antarlembaga negara," ujarnya.
