Jelang 2015, Jokowi Diminta Tak Umbar Janji
JAKARTA - Momentum pergantian tahun 2014 ke 2015 harus menjadi titik awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih baik membangun konsolidasi dan menunjukkan kepemimpinan.
Presiden Jokowi juga diharapkan mampu membuat kebijakan yang jelas dan terukur, serta merealisasikan kerja nyata dan bukan sekadar umbar janji.
"(Tahun) 2015 adalah momentum awal pemerintahan baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan. Jangan buat kebijakan yang regresif (mundur), arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, melalui pesan singkat, Rabu (31/12/2014).
Menurutnya, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur. Bukan dilakukan secara sporadis apalagi sloganistik, serta jangan pula terkesan demotivasi bagi aparatur dengan kebijakan instan dan menyalahkan PNS kelas rendah, karena revolusi mental harus dimulai dari atasan.
Sementara itu, sambung Jazuli, pemerintah harus mampu menjaga hubungan konstruktif dengan parlemen. Konsultasi dan mekanisme akuntabilitas kepada parlemen harus dijaga dan diperkuat. Pemerintah, jangan mengambil kebijakan strategis tanpa pelibatan dan pengawasan parlemen.
"Jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung, jika negatif kita koreksi. Jangan fobia dan takut dengan DPR, karena sistem bernegara demikian. Aturannya berdasarkan konstitusi dan undang-undang," terangnya.
Jazuli menjelaskan, hubungan pemerintah dan parlemen perlu diperkuat karena bangsa ini memiliki banyak permasalahan, sehingga dalam penyelesaiannya harus melibatkan seluruh stakeholder bangsa ini.
"Di sinilah pentingnya membangun komunikasi yang baik antarlembaga negara," ujarnya.
Apalagi saat ini bencana alam semakin banyak intensitasnya, dan skala baik kerusakan maupun korban jiwa. Pemerintah harus bangun politik kebencanaan yang semakin kuat dengan satu konsep komprehensif antisipasi, menangani sampai tuntas, dan mitigasi bencana.
Kemudian dalam mengeluarkan kebijakan, ujar Jazuli, pemerintah harus netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik maupun partisan. Kebijakan pemerintah harus merepresentasikan negara, bukan kepentingan politik tertentu.
Dari segi ekonomi, kata Jazuli, pergantian tahun diprediksi masih diwarnai melemahnya nilai rupiah. Untuk itu, ia mengingatkan Tim Ekonomi Kabinet Kerja harus bisa bekerja keras dalam menjaga stabilitas dan menciptakan perbaikkan ekonomi.
"Bukan saatnya cari kambing hitam dan saling lempar tanggung jawab," pungkasnya.
(fid)
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
