TNI Dikerahkan Redam KPK-Polri, Moeldoko Dikritik Keras

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan akan mengerahkan pasukan bila konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri memasuki high intensity.

Menanggapi hal itu, Mayjen TNI Purn TB Hasanuddin menganggap pernyataan Moeldoko terlalu dini. Pasalnya, konflik KPK-Polri diyakini tidak akan meningkat sampai terjadi konflik sosial atau benturan fisik.

Baca Juga:

Putin Ungkap Rusia Jadi Perantara antara Israel dan Iran

Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Pasal 1 tentang penanganan konflik sosial menyatakan bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

"Saya meyakini konflik KPK versus Polri bukan konflik horizontal dan jauh dari kemungkinan benturan fisik, serta melibatkan kelompok masyarakat," tegas Hasanuddin kepada Okezone, Kamis (19/2/2015).

Sebab itu, kata politikus PDI Perjuangan, keputusan Moeldoko untuk menurunkan pasukan TNI justru kontraproduktif dan hanya akan menambah kegaduhan politik, bahkan akan menciptakan kemungkinan terjadinya konflik aparat bersenjata dengan aparat bersenjata.

Selain itu, lanjut Anggota Komisi I DPR RI itu, pengerahan pasukan dalam konflik sosial tetap harus di bawah koordinasi Polri. Hal itu sesuai dengan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

"Jika TNI di bawah koordinasi Polri, maka KPK akan berhadapan dengan Polri dan TNI. Konflik KPK-Polri sebaiknya kita serahkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Biarkan Presiden mengambil keputusan secara komprehensif," pungkasnya.