Ahok Amini Laporan ICW soal Korupsi DKI
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membenarkan laporan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan, adanya kerja sama praktek korupsi antara legislatif dan eksekutif di Pemerintahan DKI Jakarta.
"Memang dari dulu itu ada. Makanya dengan strategi yqng kita terapkan sekarang, legislatif sudah selesai, sudah enggak bisa masukin (pokir) lagi. Sekarang kita bersama Kemendagri akan menyisir eksekutif mana lakukan mark-up," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Permainan anggaran di pemerintahan DKI, kata Ahok, sudah terjadi saat dirinya masih berduet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota kala itu. Namun karena takut nantinya justru dikriminalisasi, Ahok pilih tutup mata.
"Dari dulu kita sudah kecologan, cuma kita enggak ada sistem. Jadi saya sama Pak Jokowi itu dulu kita diam-diam karena Kapolri, Jaksa Agung, Presiden bukan bersama kita," ungkap Ahok.
Oleh karenanya, mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, hal itu yang membuat dia bersama Jokowi memilih lebih dulu berdiam dalam mengambil sikap terhadap para pelaku korupsi itu.
"Kamu bisa bayangin eggak, kalau misalnya enggak ada presiden bersama kita dulu? Misalnya kirim ke Kapolri terus Bareskrim-nya enggak jujur begitu. Itu mengerikan, kita yang bisa ditangkap dan dikriminalisasi," beber Ahok.
Selanjutnya, Ahok mengungkapkan karena Presiden saat ini telah bersamanya dan sepakat untuk memberantas korupsi, untuk itu dirinya tidak akan berpikir dua kali untuk tidak memberantas korupsi.
"Kalau sekarang sudah gampang, Presiden ada bersama kita. Bareskrim Budi Waseso juga telah melakukan pemberantasan korupsi dan 'nangkep-nangkepin' (Koruptor). Jadinya aman kita," tandasnya.
(Randy Wirayudha)
