Penghematan Pilkada Serentak 2015 Belum Akan Tercapai
JAKARTA - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menilai pelaksanaan pilkada serentak yang telah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 belum akan mencapai tujuan awal kebijakan ini yakni penghematan uang negara.
"Pilkada 2015 serentak untuk penghematan belum tercapai, karena cuma sembilan provinsi aja, kalau targetnya untuk menghemat belum tercapai," ujar Didik dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).
Menurut Didik, dari sisi pembiayaan, sebuah event pilkada dapat menghabiskan biaya hingga 65 persen. Pengeluaran tersebut hanya untuk membayar honor petugas saja dan belum termasuk pembiayaan yang lainnya.
Sehingga, lanjutnya, adanya Pilkada serentak ini dapat menghemat biaya tersebut, apalagi bila digabung dengan pemilihan legislatif yang bisa berhemat hingga Rp20 triliun.
"Kalau pilkada gubernur dan bupati digabung ini hal yang luar biasa, apalagi dengan pemilihan legislatif bisa hemat luar biasa hingga Rp20 triliun," ungkapnya.
Sekadar diketahui pada Desember 2015, sekira 273 daerah akan melaksanakan pilkada serentak untuk provinsi dan kabupaten. Di 2018 akan ada 245 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.
Hal ini karena revisi Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berjalan mulus di DPR. Dalam rapat paripurna yang digelar DPR, Selasa, 17 Februari 2015 lalu, DPR menyepakati sejumlah perbaikan, yang pada pokoknya menyetujui pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015 mendatang.
(Rizka Diputra)
