Pemerintahan Jokowi-JK Pelit

Syamsul Anwar Khoemaeni , Jurnalis-Minggu, 05 April 2015 |13:59 WIB

JAKARTA - Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai pemerintahan yang pelit. Pasalnya, rezim Jokowi-JK kerap melakukan pemotongan Dana Bagi hasil (DBH) sumber daya alam terhadap daerah.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi menyebut adanya utang pemerintah terhadap daerah sebesar Rp11,95 triliun. Utang tersebut berdasarkan DBH sektor migas, kehutanan, pertambangan, dan perikanan sesuai Permenkeu No 58/PMK 07/2015.

Baca Juga:

Misteri Penerus Maha Vajiralongkorn Sang Raja Terkaya di Dunia

"Kebijakan Jokowi-JK pelit ke daerah, tapi loyal ke pusat melalui kementerian, padahal mereka punya utang di daerah," ujar Apung di Seknas Fitra, Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).