Fadli Minta MKD Tuntaskan Kasus Pemukulan Anggota DPR
Namun, rencana MKD untuk memutus perkara tersebut usai masa reses yang akan berlangsung pada 25 April hingga 17 Mei 2015 menimbulkan kekhawatiran akan terbengkalai.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta MKD untuk menuntaskan persoalan tersebut hingga tuntas. Sehingga jelas siapa yang bersalah dalam kasus pemukulan tersebut.
"Iya pasti harus diselesaikan. Artinya harus ada kata putus tuntas. Jangan sampai digantung, harus diproses. Jadi jelas," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, dari keterangan kedua belah pihak yang terlibat berbeda-beda. Di sini posisi MKD untuk menarik keterangan dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terjadi.
"Ya harus dibuktikan benar tidak ada pemukulan. Kan itu penjelasannya berbeda-beda antara pihak satu dengan pihak lain, dan jangan kita mengintervensi biarkan proses itu berjalan dulu," tegasnya.
Di sisi lain, Fadli juga meminta MKD mempertimbangkan laporan Muljadi ke Polda Metro Jaya terkait kasus serupa. Kendati dirinya tetap menyerahkan sepenuhnya ke MKD untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Diketahui, rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said di Komisi VII DPR berbuah aksi adu jotos pada 8 April 2015. Kejadian berawal dari perdebatan sengit di dalam rapat antara Muljadi dengan Mustofa.
Muljadi selaku pimpinan rapat mengingatkan Mustofa kalau waktunya berbicara sudah habis tetapi Mustofa merasa tak terima dengan teguran tersebut. Alhasil, saat berada di luar ruang rapat keduanya kembali bertemu dan terjadi perdebatan hingga akhirnya berujung pemukulan oleh Mustofa kepada Muljadi.
(Fahmi Firdaus )
