Prostitusi Akan Dilegalkan Ahok, DPRD: Ini Jakarta, Bukan Makau!
JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Zainuddin, menentang keras wacana yang digelontorkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk membuka lokalisasi legal dan sertifikat pekerja seks komersial (PSK).
"Melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan moral, agama, apapun alasannya tidak dibenarkan. Jangan gampang mencari solusi atas penyakit sosial masyarakat. Kalau terlalu gampang jangan jadi pemimpin. Pelacuran kok dijadikan legal," kata pria yang akrab disapa Oding itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2015).
Oding mengatakan, seorang pemimpin harus mencari solusi yang tepat bagi warganya. Tidak semaunya mengambil keputusan dengan cara mengambil langkah singkat dengan melegalkan prostitusi.
"Jangan jadikan Jakarta seperti Makau (wilayah istimewa China). Ini bukan Makau, bukan juga Filipina. Ini Jakarta yang sangat religius. Ini akan berbenturan dengan agama yang tumbuh subur di Jakarta," kata Oding.
Karenanya, Oding menyarankan sebaiknya pemerintah daerah bisa menekan angka urbanisasi. "Kota penyangga Jakarta juga harus dikembangkan," tambahnya.
"Sehingga penyebaran pendudukan tidak silau dengan 'kue' yang ada di Jakarta. Satpol PP juga jangan cuma ngawasin PKL (Pedagang Kaki Lima). Jangan lantas ide itu kemudian berbenturan dengan adat istiadat di masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, melalui Skeretaris Daerah Saefullah, Ahok mewacanakan untuk melegalkan lokalisasi prostitusi dan memberikan sertifikat bagi para PSK.
"Ini juga akan kita lakukan penelitian. Idenya itu dari Pak Gubernur (Ahok), adalah tower yang mana dilegalkan di situ untuk urusan-urusan itu (prostitusi). Baru dilempar itu. Kalau seperti itu, ini kira-kira nanti masukan dari masyarakat, sosial ekonominya seperti apa. Jadi ini ide dari Pak Gubernur," kata Saefullah.
(Randy Wirayudha)
