DPRD DKI Tantang Ahok Debat Terbuka soal Prostitusi
JAKARTA – Rencana legalisasi prostitusi dan sertifikasi pekerja seks komersial (PSK) oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikritik DPRD DKI Jakarta. Ahok bahkan ditantang debat terbuka soal prostitusi yang bakal dilegalkan itu.
"Saya menantang debat terbuka dengan Ahok soal wacananya yang keblinger tentang lokalisasi prostitusi," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Syarief, Selasa (28/4/2015).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, legalisasi prostitusi tidak dapat dibenarkan. Sebab, hal tersebut tabu bagi Indonesia yang menjunjung budaya ketimuran. Ia mengatakan, legalitas hanya cocok dilakukan di luar negeri.
"Saya mendukung wacana Ahok. Silakan saja, tapi di luar negeri. Nanti tinggal siapin saja tempat dan travel yang bisa bawa orang-orang yang berminat ikut. Ahok jadi koordinatornya," ucap Syarief.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyesalkan pernyataan Ahok yang menyebutkan Indonesia bukan negara syariah. Menurut dia, tidak seharusnya Ahok berkata seperti itu, karena perdebatan mengenai Pancasila dan Islam telah selesai sebelum kemerdekaan.
"Itu kan perdebatan antara Nasyir dan Soekarno. Perdebatan soal itu sudah selesai. Jadi, jangan diungkit-ungkit lagi. Seluruh cendekiawan Islam sudah menerima Pancasila. Sekarang tinggal bagaimana kita menaati aturan yang ada. Kalau ada penyimpangan, artinya ada yang salah pada pengawasan," Syarief.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan melegalkan sebagian apartemen untuk dijadikan lokalisasi prostitusi. Rencana itu mencuat usai polisi mengungkap praktik prostitusi online di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.
(Abu Sahma Pane)
