Rezim Jokowi Tidak Pro-Buruh
JAKARTA - Puluhan ribu kaum buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di depan Istana Negara sejak pagi. Massa buruh berasal dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Eletronik, dan Mesin atau FSP-LEM KSPSI. Sejumlah tokoh dari masing-masing kolompok buruh menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum FSP-LEM Arif Minardi mengatakan, saat ini kaum buruh masih belum sejahtera. Bila mengacu pada standar Bank Dunia bahwa seseorang disebut miskin bila berpenghasilan kurang dari USD2 per hari, maka seluruh buruh di Indonesia bisa dikatakan miskin.
"Puluhan ribu yang hadir di sini barulah FSP-LEM, padahal ada 17 Federasi di bawah KSPSI. Suatu hari kita akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar dengan mengajak seluruh federasi KSPSI untuk turun bersama," terangnya, di lokasi, Jumat (1/5/2015).
Sementara mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintahan Jokowi belum membawa tanda-tanda yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kita masih percaya Presiden, walau harga-harga semakin mahal. Kita masih percaya Presiden walau pengangguran meningkat akibat kebijakan-kebijakan aparaturnya, dan kita masih percaya Presiden walau kebijakan-kebijakan pemerintahnya mau mengerdilkan gerakan buruh," bebernya.
Jumhur menyebut beberapa contoh seperti kebijakan pemerintah yang hanya memperbolehkan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melarang pendampingan dari federasi serikat pekerja yang menjadi induknya untuk berunding dengan pengusaha.
Menurutnya, kebijakan tersebut jelas merugikan buruh karena tanpa pendampingan dari induk organisasinya sering kali buruh dibohongi oleh pengusaha dalam membuat perjanjian. Selain itu, kata dia, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan telah membuat ribuan buruh pabrik pengolahan ikan di-PHK akibat kekurangan suplai ikan.
Jumhur melanjutkan, menteri Jokowi sering kali membuat kebijakan tanpa meminta masukan dari pemangku kepentingan termasuk tidak meminta masukan kaum buruh. Contohnya, RPP Pensiun yang seenaknya akan diputuskan 8 persen padahal belum diputuskan oleh Tripartit Nasional.
"Kita dalam enam bulan ini masih percaya kepada Presiden namun bisa saja berbalik setelah ini bila kebijakan-kebijakan pemerintah masih tidak fokus dan jelas. Yang pasti kaum buruh adalah barisan pelopor, di mana di seluruh dunia, perubahan sosial bisa terjadi bila dipelopori oleh kaum buruh sementara kaum lainnya akan mengikut dalam gerakan sosial itu," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
