JAKARTA – Permasalahan pelik antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya membuat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) prihatin dan angkat bicara. KAHMI menyatakan, Pemerintah Myanmar harus segera mengambil langkah dan mengembalikan status kewarganegaraan kaum Rohingya.
“KAHMI menganggap permasalahan Rohingya ini bukan karena masalah agama. Ini masalah politik, ekonomi, bahkan sudah menjadi krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, kami telah menentukan sikap untuk mendesak Pemerintah Myanmar segera mengembalikan status kewarganegaraan etnis Rohingya,” ujar Wakil Ketua Majelis KAHMI, Dr Sulastomo, di KAHMI Center, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2015).
Senada dengan Sulastomo, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Suhadi Senjaya, yang turut hadir dalam Talkshow Krisis Kemanusiaan Pengungsi Rohingya, menyatakan bahwa Walubi turut mendesak Pemerintah Indonesia dan juga ASEAN untuk segera mengambil sikap dengan melakukan pembicaraan terhadap Pemerintah Myanmar.
Menurut Suhadi, permasalahan Rohingya bukanlah masalah antara Buddha dan Islam. Permasalahan di sana adalah masalah sosial, politik, dan ekonomi.