nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masyarakat Danau Toba Minta Pemerintah Cabut Izin PT TPL

Akbar Dongoran, Jurnalis · Jum'at 29 Mei 2015 17:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 05 29 340 1157379 masyarakat-danau-toba-minta-pemerintah-cabut-izin-pt-tpl-W1085h27Mb.jpg Warga Danau Toba demonstrasi (Foto: Akbar Dongoran/Okezone)

MEDAN - Puluhan masyarakat adat dan petani di kawasan Danau Toba yang tergabung dalam aliansi Jalin Danau Toba mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Uniland Plaza, Jalan MT Haryono, Medan.

Dalam orasinya, mereka meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut izin perusahaan pabrik kertas PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai telah merampas hak-hak tanah atas masyarakat Kabupaten Tapanuli dan kawasan Danau Toba.

"Seperti diberitakan bahwa pada hari ini PT Toba Pulp Lestari akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagaimana telah dipublikasikan media massa. Rapat yang akan dihadiri oleh para pemegang saham perusahaan kertas yang menguasai hutan di tujuh kabupaten di jantung kawasan strategis nasional Danau Toba seluas total 269.060 hektare," ucap koordinator aksi, Swangro Lumban Batu, Jumat (29/5/2015).

Menurut Swangro, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992 HPH, yang kemudian direvisi luas areal konsensi menjadi 188.055 hektare, ini sangat kontradiktif dengan fakta sebenarnya.

"Kehadiran perusahaan kertas berskala besar di Indonesia sejak 1983 ini ternyata hanya menguntungkan segelintir orang. Sebaliknya kerugian rakyat Tapanuli dan kawasan Danau Toba yang semakin besar masih berlangsung hingga saat ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, pihak PT Toba Pulp Lestari telah merampas tanah adat dan pengerusakan hutan dengan mengubah hutan kayu alam menjadi hutan monokultur sebagai bahan baku kertas Kabupaten Tapanuli.

"Aksi ini dilakukan karena kami sadar akan dampak negatif baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan dasar konsensi hutan berdasarkan hak pengelolaan hutan/tanaman industri (HPH) PT Toba Pulp Lestari tetap melakukan aktivitas dilahan, menebang, mengangkut kayu-kayu alam yang sudah ditebang dan menanami lahan dengan eucalyptus," tuturnya.

Selain itu, PT Toba Pulp juga melakukan tindak kekerasan dan kriminialisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanahnya.

"Ada 3.604 KK yang menjadi korban akibat perampasan tanah adat yang di PT TPL tersebut. Masyarakat adat terpaksa kehilangan areal ladang, kebun yang merupakan sumber pencaharian utama khususnya hasil-hasil unggulan seperti kemenyan dan kopi. Hilangnya identitas kearifan (pengetahuan lokal), kebiasaan atau hukum adat yang mengatur pola hubungan kekerabatan di antara komunitas masyarakat desa dengan desa-desa lainnya," tambah Swangro.

Ia mengungkapkan, PT Toba Pulp Lestari sebaiknya menghentikan seluruh perampasan pembabatan hasil kekayaan alam se-Kabupaten Tapanuli dan bertanggung jawab atas tindakan arogan yang selama ini dilakukan.

"Kami minta pihak-pihak lain seperti konsumen dan pendukung untuk menghentikan kerjasama dengan perusahaan hingga perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan kegiatan perampasan hak-hak masyarakat Tapanuli dan pengerusakan lingkungan Danau Toba," pungkasnya.

(crl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini