Kemendagri Minta KPU Bersikap Profesional
JAKARTA - Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya diharapkan bisa bersikap transparan dan fair dalam proses verifikasi berkas pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo meminta KPU bisa tetap bekerja secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pilkada serentak.
"Saya khawatir apabila KPU tidak bertindak sesuai tugasnya, maka kerusuhan yang terjadi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bisa kembali terulang," kata Soedarmo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).
Terkait kasus tersebut, Soedarmo meminta KPU melakukan sosialisasi aturan agar segala sesuatunya jelas dan tidak ada kesimpangsiuran informasi.
"KPU bisa kirim komisioner untuk berkoordinasi dengan KPU Manggarai barat agar dapat memberi kepastian mengenai aturan yang sudah ada," ujarnya.
Sebagai informasi, proses pendaftaran hari terakhir diwarnai dengan peristiwa perusakan kantor KPU Manggarai Barat karena petugas menolak pendaftaran satu pasangan calon. Pasangan calon yang ditolak diketahui bernama Fidelis Pranda dan Benyamin Padju.
Setelah aksi perusakan dilakukan, KPU Manggarai Barat akhirnya berdialog dengan pasangan calon dan akhirnya menerima pendaftaran mereka meski tidak memenuhi persyaratan karena ditemukan adanya satu parpol pendukung pasangan itu yang juga mendukung pasangan calon lain.
Sekira pukul 23.00 WIB, lanjut Soedarmo, massa akhirnya mundur dengan tertib. Menurut dia, Kemendagri akan mengantisipasi aksi lanjutan yang mungkin terjadi apabila pasangan calon itu akhirnya benar-benar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi yang dilakukan KPU. (fal)
(Syukri Rahmatullah)
