PDIP Tidak Sepakat Gaji Presiden Naik
JAKARTA - Salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar gaji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinaikkan, lantaran saat ini gaji kepala negara masih kalah dengan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, tidak setuju dengan usulan tersebut. Karena sangat tidak wajar jika gaji kepala negara naik, sementara kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil, terlebih saat ini angka kemiskinan semakin meningkat.
"Ya saya pikir presiden dan wapres memiliki pemahaman yang sama. Dalam kondisi sekarang lebih penting meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Bukan meningkatkan gaji pejabat negara," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Hasto juga meminta para pejabat negara tidak meminta kenaikan gaji, setelah sebelumnya DPR dan usulan dari kader PDIP agar gaji kepala negara naik. Melainkan, harus fokus saja kepada pekerjaanya dan fokus kepada gerakan gerakan revolusi mental. "Sebaiknya seluruh pejabat negara saat ini menjabarkan revolusi mental sebagai segarakan hidup sederhana," katanya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP Tagore Abubakar mengusulkan agar gaji presiden dinaikkan. Menurut dia, jika dibandingkan dengan gaji seorang direktur utama BUMN, gaji presiden terpaut jauh. Kata dia, gaji presiden hanya Rp 62 juta, sementara gaji direktur utama BUMN memiliki gaji antara Rp 200 juta-Rp 500 juta. Padahal, BUMN notabenenya di bawah bawah presiden.
Tagore menilai, jika diukur dari tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki, presiden memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan para bawahannya. Dengan demikian, wajar jika gaji presiden lebih tinggi dari bawahannya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
