Irman Gusman: Sudah 11 Tahun DPD Tak Punya Gedung
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan pengajuan anggaran untuk pembangunan DPD sebesar Rp1,6 triliun pada APBN 2016 adalah kewajiban dari pemerintah untuk menyiapkan berbagai fasilitas negara.
"Itu sesungguhnya domain pemerintah. Pemerintahlah yang harusnya menyiapkan berbagai fasilitas yang ada. Sekjen DPD itu mewakili pemerintah yang memilihnya kan presiden. Hei pemerintah, kewajiban Anda lalai lho. Sudah 11 tahun lembaga DPD tidak punya gedung,” kata Irman usai mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (22/9/2015).
Bahkan, menurutnya, lembaga MK yang lahir pasca-Reformasi saja telah memiliki gedung yang megah. Padahal, anggaran untuk pembangunan gedung DPD itu sudah ada sejak tahun anggaran 2009. Hanya pemerintah tidak kunjung merealisasikan pembangunannya.
"Gedung MK yang kita hadiri hari ini sebagai produk Reformasi sudah gagah tegak (gedungnya). Itu (pengajuan anggaran) jangan lihat sekarang karena tahun 2009 sudah ada anggarannya. Hanya saja pemerintah tidak melaksanakannya. Itu yang harusnya dilakukan (bangun gedung DPD). Komisi Yudisial saja sudah siap (gedungnya), hanya DPD yang belum,” tegasnya,
Menurut Irman, pembangunan gedung DPD ini nantinya akan menjadi milik negara dan dikelola oleh pemerintah yakni Sekjen DPD. Tugas dari pimpinan DPD hanya mengajukan anggaran. Walaupun selama ini menurutnya DPD tidak memiliki gedung, ia bersama ratusan rekan lainnya tetap nyaman berkantor di Senayan bersama DPR.
“Ini milik negara di mana administrasi negara itu dikelola pemerintah di mana sekjen DPD itu dipilih presiden. Tugas pimpinan DPD hanya mengajukan. Ada TPA-nya. Bukan maunya DPD Cuma kami wajib mengingatkan. Toh buktinya 11 tahun nyaman-nyaman saja coba lihat ini. kita kerja keras terus. Ada tidak ada jangan nanti sejarah menyalahkan kita itu yang paling pokok,” pungkasnya.
(Awaludin)
