Ahok Tolak Pembatasan Jam Operasional Diskotek
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pembatasan jam buka diskotek bukanlah hal substansi dalam pencegahan peredaran narkoba.
Pernyataan Ahok ini terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisataan yang telah disusun oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda).
Raperda yang rencananya akan disahkan pekan ini salah satunya mengatur soal jam buka diskotek. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyarankan agar DPRD tak perlu ribut soal jam buka diskotek.
"Bagi saya, pembatasan jam bukan masalah substansi yang dibicarakan. Persoalannya adalah mengubah kalimat mengatakan kalau ditemukan peredaran narkoba oleh si pemilik akan ditutup. Saya enggak mau kalimat itu. Saya ingin kalimatnya jika ditemukan ada yang mengonsumsi narkoba di tempat itu maka ditutup. Jadi bukan soal jamnya," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (5/10/2015).
Ahok menjelaskan, jika ingin mencegah peredaran narkoba di tempat hiburan malam, maka yang harus diubah adalah Raperda itu sendiri. Raperda harus memuat aturan tegas yang memungkinkan pengonsumsi maupun pengedar tidak bisa masuk diskotek.
Salah satunya, kata Ahok, dengan diadakan pemeriksaan sebelum pengunjung masuk ke dalam diskotek. Pengunjung yang ditemukan membawa barang haram tersebut tak diperkenankan masuk diskotek.
"Perdanya musti kalimatnya lebih keras. Sehingga semua orang seperti di bandara dipriksa dulu dong, digeledah dulu," lanjut dia.
Jika frasa kalimat "ditemukan peredaran narkoba" diganti menjadi "ditemukan konsumsi narkoba" maka, mau tidak mau pihak diskotek harus memeriksa setiap pengunjung yang datang.
"Sama kayak bandara. Makanya, saya minta masukin kalimat itu. Jangan ribut soal jam. Yang substansi itu soal kalimat itu," tukas Ahok.
(Muhammad Sabarudin Rachmat (Okezone))
