Romo Benny Minta Jokowi Tarik Dukungan Revisi UU KPK
JAKARTA - Rohaniawan, Romo Benny Susetyo mengimbau kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika ingin menjalankan “nawacita” dan “revolusi mental”, maka harus tegas menarik dan tidak memberikan dukungan kepada revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK).
“Kegaduhan yang terjadi saat ini karena rakyat diombang-ambing. Ini seperti bagian dari permainan dalam bagian dramatologi," katanya dalam jumpa pers yang diinisiasi oleh ICW di Kalibata Timur, Minggu (11/10/2015).
"Seharusnya jika ada masalah dengan personal, bukan lembaga (KPK) yang dihancurkan. Kalau ada masalah personal maka rekrutmennya itu yang harus dibenahi. Kalau ada persoalan di internal KPK yang buat lembaga pengawasan bukan revisi membuat KPK menjadi lemah,” tambahnya.
Romo Benny melanjutkan, jika mau jujur kebanyakan orang di negara ini berpikirnya kekuasaan itu “Saya dapat apa?”. Sehingga timbul kecendrungan korupsi sebagai sesuatu yang dilegalkan.
Ia menilai di Indonesia belum pernah korupsi dijadikan musuh bersama. Korupsi selalu dilegalkan dengan kebijakan.
Romo Benny mengisahkan dalam sejarah peradaban angkara ini selalu mengurangi sejarah. VOC (Kongsi Dagang Hindia-Belanda) bangkrut karena korupsi.
Kemudian pemerintahan Hindia Belanda menggantikan VOC itu dan membentuk struktur birokrasi yang baru. Setelah itu korupsi dikurangi dan VOC mengalami kejayaan.
“Tapi setelah zaman republir tidak ada lagi kesadaran bahwa korupsi memang menjadi musuh bersama, tidak ada kesadaran dari penguasa bahwa korupsi itu yang membuat kita miskin itu tidak ada," tambahnya.
"Jadi setiap penguasa kita selalu takut dengan lembaga korupsi dan menganggap sebagai musuh mereka dan penghambat dari pembangunan. Itulah salah satu alasan kenapa revisi UU KPK terjadi karena banyak pembangunan terhambat, kepala daerah takut mengambil kebijakan karena mereka takut diawasi,” imbuh Romo Benny berkisah.
Jika bangsa ini menggunakan paradigma bahwa lembaga pengawas adalah penghambat pertumbuhan, maka banyak yang melupakan masalah kemiskinan bangsa yang tidak memiliki daya saing serta tidak mampu menjadi bangsa yang besar adalah korupsi.
“Kalau kita mau jujur sebenarnya kultur kekuasaan kita, jadi kultur kekuasaan kita bukan melayani publik tapi kultur koruptif. Makanya korupsi ada di pusat-pusat kekuasaan," lanjutnya.
"Maka kembali dikatakan kalau Pak Jokowi ingin pemerintahannya menjalankan nawacita itu tidak hanya menjadi retrorika dan revolusi mental mau dijalankan, maka Jokowi harus tegas mengatakan menarik dan tidak memberikan dukungan revisi UU KPK,” pungkasnya.
(Randy Wirayudha)
