Pelajar Korsel Boikot Buku Sejarah Terbitan Pemerintah

SEOUL – Ratusan pelajar di Korea Selatan (Korsel) menyatakan akan memboikot buku pelajaran sejarah terbitan pemerintah. Mereka khawatir buku tersebut akan membelokkan pandangan terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah.

Pemerintah Korea Selatan berencana mewajibkan sekolah menengah dan tinggi untuk menggunakan buku terbitan pemerintah mulai 2017. Rencana ini didukung oleh partai konservatif di Negeri Ginseng. Mereka ingin menggunakan buku sejarah untuk membentuk opini politik di kalangan pelajar.

Baca Juga:

Trump Bela Kesepakatan Iran: Orang-orang Dungu Itu Iri, Orang Jahat, atau Bodoh

Langkah ini dikritik keras oleh kalangan akademisi di Korea Selatan. Kalangan akademisi khawatir akan ada pembelokan sejarah pada dekade 1970. Pada masa tersebut Korsel mengalami periode kelam di bawah pemerintahan diktator Park Chung-hee. Walaupun pertumbuhan ekonomi melaju pesat, di mana-mana terjadi pengekangan politik.

“Ini akan kembali membawa Korea Selatan pada era Perang Dingin,” ujar Kang Sun-a, juru bicara partai oposisi Korsel, seperti dilaporkan ABC News, Sabtu (17/10/2015).

Sementara Menteri Pendidikan Korea Selatan Hwang Woo-yea berpendapat buku-buku pelajaran sejarah sekarang terlalu berhaluan “kiri”. Dia menuding buku-buku tersebut juga terlalu bersimpati pada saudara mereka di Korea Utara. Menurut menteri berusia 68 tahun itu, seharusnya buku-buku tersebut lebih objektif dan berimbang.

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye adalah anak dari Park Chung-hee. Pada 1979, Chung-hee tewas dibunuh dalam sebuah jamuan makan malam. Pembunuhan terhadap mantan jenderal tersebut memicu terjadinya pertumpahan darah di Korsel sebelum demokrasi berlaku pada dekade 1980.

Presiden Park menyatakan bahwa buku-buku sejarah seharusnya mengajarkan kebanggaan menjadi warga Korea Selatan. Pernyataan ini dikeluarkan Park sebelum memulai kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat.