Lahannya Mau Dieksekusi, Warga Meruya Curhat ke DPRD
JAKARTA - Kasus sengketa tanah antara warga Meruya Selatan dengan PT Portanigra hingga kini belum juga selesai. Warga Meruya Selatan terus mempertahankan hak atas tanahnya, termasuk mempertahankan aset Pemprov DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan dari eksekusi. Salah satunya dengan menyampaikan kasus tersebut ke DPRD DKI Jakarta.
Pertemuan dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, dihadiri sejumlah anggota diantaranya Sekretaris DPRD Syarif, Gani S, Chotibi Achyar dan dihadiri dari pejabat mewakili berbagai instansi ditingkat walikota dan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Petra Lumbun berjanji akan berusaha keras untuk tetap membantu warga mempertahankan hak atas tanah dan bangunannya dari ancaman eksekusi.
”Kami anggota dewan sebagai wakil rakyat akan berusaha seoptimal mungkin mempertahankan hak warga Meruya Selatan,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/11/2015).
Dia juga mengetahui secara persis lahan di Meruya Selatan, terutama di kompleks Perumahan Karyawan Wali Kota Jakarta Barat. ”Tahun 1982 ketika saya menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Wali Kota Jakarta Barat, saya yang ditugaskan Pak Wali Kota untuk menyeleksi karyawan golongan satu dan golongan dua yang berhak menerima perumahan di kompleks itu. Dari dua ratus unit rumah yang diserahkan ke karyawan sudah bersertifikat,”bebernya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Masyarakat Kelurahan Meruya Selatan Sukayat menjelaskan, warga Meruya Selatan dan Pemprov DKI Jakarta bukanlah pihak yang berperkara, tapi pihak yang dikorbankan karena akan dirampas tanah dan bangunannya.
"Kalaupun PT Portanigra memenangkan perkara tersebut dan akan mengeksekusi, seharusnya harta benda ketiga lawannya yang dieksekusi, bukan mengancam tanah-tanah rakyat Meruya Selatan dan Pemda DKI Jakarta," katanya.
(Fahmi Firdaus )
