Klaim Penerimaan Pajak Mengundang Keraguan
Mernurutnya, publik tentu lebih tahu apakah pernyataan Menkeu itu benar sebenar-benarnya atau benar hanya pernyataan untuk menyenangkan pimpinannya yang notabene Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jangan dibiarkan masyarakat sebagai subjek pembayar pajak malah mendapatkan pertentangan informasi karena ketidak-siapan Menkeu melakukan keterbukaan," sindir Junisab.
Ia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menkeu membuka data-data pendukung kinerja DJP. Bukan justru membiarkan kesimpangsiuran rasa percaya dan tidak percaya di tengah rakyatnya sendiri.
Selain itu, Junisab mengingatkan bahwa posisi BPK RI sebaiknya tidak berdiam diri. Pihaknya juga menyarankan agar mereka mampu memulai langkah-langkah sesuai kewenangannya melakukan analitatif.
"Itu berguna agar ketika persoalan klaim tersebut menggelinding pada masa mendatang, maka mereka sudah siap dari segala lini audit," pungkasnya.
(Fiddy Anggriawan )
