Berang dengan Petinggi BPK, Ahok Minta Doa Jadi Presiden
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berang dengan perlakuan salah satu penyidik yang memeriksanya kemarin di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Pemeriksaan diketahui terkait kasus dugaan kerugian negara dalam pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
Menurut Ahok, salah satu penyidik tersebut merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilainya tendensius dalam melontarkan pertanyaan. Kepada orang itu, Ahok menitipkan pesan kepada petinggi BPK agar berumur panjang supaya bisa melihat Ahok menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Saya bilang sama PT yang kemarin audit saya. Sekarang kamu orang BPK, ya? Salam tuh sama salah satu Ketua BPK Prof Eddy. Aku sudah gituin dia. Salam sama beliau, bilangin Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4/2016).
(Baca juga: Ahok Jelaskan Proses Pembelian RS Sumber Waras)
Ahok mengaku berniat memberantas oknum-oknum di badan pemerintahan yang munafik dan gemar melakukan penyelewengan.
"(Kalau saya jadi presiden) supaya saya beranrtas munafik-munafik yang enggak bisa buktiin. Aku gituin. Kalau dia keluar, ganti lagi yang lebih baik," imbuh dia.
Lebih lanjut, Ahok memaparkan, pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam pemeriksaan tersebut, yakni terkait nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi patokan pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Pertanyaannya sederhana, bukan bocorin BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dia tanya, ‘Bapak pernah enggak kepikir, Bapak kan mau beli NJOP, itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menentukan NJOP kenapa bapak tidak perlambat NJOP? Supaya bisa beli barang yang murah’," ujarnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ahok pun mengaku tak pernah terlintas tindakan seperti itu di benaknya.
"Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu karena itu saya pikir kejahatan. Karena tugas saya mengadminstrasi keadilan sosial, lho. Itu kejahatan!" ungkap dia.
Namun, ia tetap menjawab dengan asumsi mengabaikan potensi kejahatan ide tersebut. Ia menjelaskan, jika NJOP lahan RS Sumber Waras diturunkan, maka nilai pajak seluruh tanah di Jakarta Barat juga ikut turun. Hal ini akan menyebabkan kerugian Pemprov DKI.
"Kalau aku turunin (NJOP lahan Sumber Waras), semua orang yang di zona merah cepet-cepet bayar dengan harga murah. Jangan-jangan menurut perhitungan saya, saya belum pernah hitung ya pak. Jangan-jangan Pemda malah lebih rugi. Karena PBB-nya semuanya turun nih, hanya untuk beli yang Sumber Waras," papar dia.
(Rachmat Fahzry)
