Telusuri Dana Teman Ahok, Penegak Hukum Jangan Tergiring Opini
JAKARTA - Aparat penegak hukum tak boleh tergiring opini berbagai pihak dalam menelusuri dugaan aliran uang Rp30 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta ke Teman Ahok, selaku organisasi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Nasir Djamil, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus maksimalkan kemampuan sarana dan prasarana yang dimilikinya untuk mengungkap persoalan tersebut tanpa terpengaruh opini yang berkembang, terutama dari masyarakat yang pro dengan Ahok.
"Saya pikir institusi penegak hukum tidak akan terpengaruh dengan opini yang berkembang. Mereka punya SOP (standar operasional prosedur) dan untuk mendukung SOP itu mereka punya sarana dan prasarana," ujar Nasir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).
Dengan sarana dan prasarana itu, Nasir berharap aparat penegak hukum dapat bergerak cepat menelusuri temuan tersebut.
"Kalau memang dibutuhkan sarana yang memungkinkan supaya lebih cepat mendapatkan temuan-temuan harus digunakan semaksimal mungkin tidak terpengaruh apakah opini (Ahok) ini untuk menutupi kebobrokannya. Tidak boleh terpengaruh akan hal itu," tegas Nasir.
(Baca: Teman Ahok Diguyur Rp30 Miliar, DPR Desak KPK Terbitkan Surat Penyelidikan)
Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menyebut Teman Ahok menerima Rp30 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.
Menurut Junimart, uang itu diberikan lewat Staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan lembaga survei Cyrus Network.
(Arief Setyadi )
