Imparsial Anggap Pemilihan Wiranto Jadi Menko Polhukam Tak Tepat
JAKARTA - Direktur lembaga Imparsial Al-Araf menilai keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menko Polhukam kurang tepat.
"Secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat presiden pilih Wiranto jadi Menko Polhukam. Tentunya presiden bisa pilih calon lain yang tidak terkait isu HAM," ujar Al-Araf usai menghadiri diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016).
Menurutnya, Wiranto saat ini masih tersandung berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang hingga kini belum juga tertuntaskan.
(Baca: Ditunjuknya Wiranto Munculkan Luka Lama Pelanggaran HAM)
"Presiden seharusnya perhatikan itu. Dalam reshuffle kabinet para calon bebas dari persoalan ham dan bebas dari persolan korupsi di masa lalu," jelas Al-Araf.
"Salah satunya dalam konteks kehormatan HAM penting untuk memastikan para menteri memiliki kepedulian terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus HAM masa lalu," sambungnya.
Al-Araf menambahkan, dalam konteks ini memang seorang Wiranto statusnya masih dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang belum final. Oleh karenanya, pertimbangan Presiden dalam merombak kabinet belum tepat seutuhnya.
"Masa keluarga korban yang demonstrasi di depan Istana setiap hari Kamis itu didiamkan, harusnya menjadi suara yang didengar presiden dalam reshuffle kabinet," pungkasnya.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
