JAKARTA - Sejumlah aktivis HAM menolak penunjukan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Hanura itu mengatakan reaksi aktivis HAM sebagai sesuatu yang biasa.
Bahkan, ia menantang agar ditunjukkan keterlibatannya dalam pelanggaran di masa lalu.
"Itu biasa. Setiap saya menjabat apapun, bahkan mencalonkan diri pun selalu ada. Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya. Kapan, dimana, apa keterlibatan saya. Saya akan jawab," ujar Wiranto usai upacara sertijab di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).
Wiranto juga berjanji akan menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu. Ia menegaskan penyelesaian pun akan dilakukan dengan lebih bermartabat dan transparan.
"Masalah HAM itu loh saya jawab, pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan masalah HAM di masa lalu. Saya akan lanjutkan menyelesaikan masalah HAM secara adil, secara transparan, serta bermartabat," imbuhnya.
Karena itu, ia meminta publik untuk tidak mencampuradukkan penunjukan dirinya sebagai Menko Polhukam dengan persoalan HAM. Wiranto menegaskan, Presiden Joko Widodo memilih menteri berdasarkan pengalaman masing-masing pejabat.
"Tapi begini, yang pertama Presiden menunjuk beberapa menteri termasuk saya dalam reshuffle, tentu dengan satu pemahaman, pengalaman yang ada pada masing-masing pejabat, termasuk saya. Pertimbangan itulah Presidem memutuskan mengangkat menteri termasuk saya," tandasnya.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.