Pelantikan Wiranto Didemo, Hanura: Biasa Pro dan Kontra
JAKARTA - Pengangkatan politikus senior Partai Hanura, Wiranto, menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai pengganti Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai para aktivis adalah bentuk pelanggaraan komitmen dalam penegakan hak asasi manusia (HAM).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Hanura, Dadang Rusdiana, menyebutkan bahwa bentuk penolakan tersebut hanya berpatok pada presepsi masing-masing orang. Dirinya pun yakin jika bentuk pelanggaran HAM yang dikatakan oleh aktivis tidak berdasarkan bukti.
"Ya biasa pro dan kontra itu. Tetapi, isu pelanggaran HAM itu kan tidak pernah terbukti. Pak Wiranto itu patriot yang mencintai bangsanya. Ya kalau oleh orang yang tidak senang sama NKRI dengan alasan HAM ataupun itu. Tentu senang menyerang Pak Wiranto dengan isu itu," kata Dadang kepada wartawan, Kamis (28/7/2016).
(Baca: Belum Sehari Dilantik, KontraS Tolak Wiranto sebagai Menko Polhukam)
Oleh karena itu, dirinya tidak setuju dengan sikap yang dilakukan para aktivis HAM yang menolak pengangkatan Wiranto sebagai Menko Polhukam.
"Orang membela negara, menjaga keutuhan bangsa, masa dianggap melanggar HAM. Jadi bukan persoalan harus membuktikan, tapi geser posisi cara pandangnya dari nasionalisme, baru itu benar," ujarnya.
Sekadar informasi, Wiranto diduga terlibat kasus di antaranya adalah kasus kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, kasus Trisakti dan Semanggi hingga kerusuhan pasca-referendum Timor-Timor tahun 1999.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
