JAKARTA - Direktur lembaga Imparsial Al-Araf menilai keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menko Polhukam kurang tepat.
"Secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat presiden pilih Wiranto jadi Menko Polhukam. Tentunya presiden bisa pilih calon lain yang tidak terkait isu HAM," ujar Al-Araf usai menghadiri diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016).
Menurutnya, Wiranto saat ini masih tersandung berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang hingga kini belum juga tertuntaskan.
(Baca: Ditunjuknya Wiranto Munculkan Luka Lama Pelanggaran HAM)
"Presiden seharusnya perhatikan itu. Dalam reshuffle kabinet para calon bebas dari persoalan ham dan bebas dari persolan korupsi di masa lalu," jelas Al-Araf.