Kepala Daerah Tersangkut Korupsi Akibat Kurangnya Pendidikan Hukum
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menjelaskan bahwa banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan tidak adanya pendidikan hukum dalam partai politik.
"Bahwa sistem kita (parpol) ini, tidak ada yang melahirkan kader atau seseorang yang diusung mengerti hukum," kata Margarito Kamis kepada Okezone, Senin (5/9/2016).
Menurutnya, tidak sedikit kepala daerah yang diberurusan dengan KPK hanya karena adanya kesalahan administrasi. Padahal hal itu sama sekali tidak bisa dipidanakan.
"Sampai kapanpun kalau itu (kesalahan administrasi) kalau soal perizinan tapi salah itu tidak bisa dipidanakan melainkan dikoreksi di peradilan tata usaha negara (PTUN)," tegasnya.
Namun, Margarito juga menambahkan, akan menjadi cerita lain jika dalam prosedur pemberian izin tersebut terdapat praktek suap menyuap antara oknum kepala daerah dengan pihak lain.
"Jika itu (ada suap) sampai kapanpun tidak bisa dibela, harus dipenjara," tutupnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, di Sumatera Selatan.
Operasi yang dilakukan Tim Satgas KPK ini dikabarkan terkait dengan perizinan sebuah proyek di wilayah Banyuasin. Diduga Yan Anton tak sendiri ditangkap dalam OTT kali ini.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
